Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk ...

Perpres yang ditandatangani 30 Januari 2025 bertujuan untuk memastikan penyaluran pupuk yang lebih efisien dan tepat sasaran.

Menko Pangan memperingatkan kepada Pokja agar tidak menjual Pupuk Subsidi karena barang tersebut bukan dagangan ...

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) meminta pemerintah efisien ...

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 6 Tahun 2025 tentang ...

Probolinggo, Kabarpas.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo di tahun 2019 ini mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi ...

Pemerintah resmi menerbitkan Perpres No. 6 Tahun 2025 yang menyederhanakan distribusi pupuk bersubsidi. Kini akses petani lebih mudah dan tepat sasaran.

Lalu pupuk SP-36 yang berfungsi memacu pertumbuhan akar dan bunga serta masaknya buah dan biji, pupuk ZA untuk meningkatkan produksi hasil tebu, meningkatkan kualitas hasil panen, menjadikan tanaman ...

Selain itu, terdapat juga perubahan pada jenis pupuk bersubsidi yang sebelumnya terdiri dari 6 jenis pupuk seperti ZA, Urea, SP-36, NPK, Pupuk Organik, dan Pupuk Organik Cair, menjadi hanya 2 jenis ...

161.106 ton pupuk ZA, 428,335 ton pupuk NPK, 149.190 ton pupuk organik granul, dan 372.975 ton jenis pupuk organik cair. "Tetapi kalau dibandingkan dari alokasi 2020, naik cukup tinggi jadi sekitar 23 ...

Berikut ini stok pupuk di Jateng hari ini 3 Maret 2025. Baca informasi lengkap stok Pupuk Indonesia di setiap kabupaten dan ...

dan pupuk ZA Sebelumnya, penyaluran pupuk bersubsidi ini diserahkan kepada swasta melalui mekanisme pasar. Tentunya, katanya, hal ini akan menyulitkan sekaligus membebani petani secara finansial.